Ribuan Motor Tertilang di Hari Pertama Operasi Zebra Jaya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di hari pertama Operasi Zebra Jaya menindak lebih dari seribu pengendara motor, hari Rabu (23/10) kemarin. “Hari pertama Operasi Zebra Jaya dilakukan penindakan tilang sebanyak 6.686 perkara,” ungkap Kasubdit Gakkum Ditlatnas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir, dalam keterangan resminya hari in, Kamis (24/10). 

Ribuan Pengendara Motor Kena Tilang di Operasi Zebra Jaya 

Dicatat oleh Polda Metro, ada 1.547 perkara roda dua yang melawan arus. Ada 314 perkara di mana pengendara tak menggunakan hem SNI. Lalau ada 815 perkara pengendara roda dua yang tak membawa atau pun memiliki SIM, dan 28 perkara lainnya adalah pengedara yang tak membawa atau tak memiliki STNK 

Sementara untuk pengedara roda empat, tercatat sudah ada 53 buah perkara pengendara yang kedapatan memakai ponselnya. Sebanyak 102 perkara lainnya adalah mereka yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Ada lagi 55 perkara pengendara roda empat yang tak membawa atau memiliki SIM. Sementara 6 perkara lainnya adalah pengendara roda empat yang tak membawa atau tak memiliki STNK. 

Ditlantas Polda Metro Jaya pasalnya menggelar Operasi Zebra Jaya 2019 untuk 2 minggu ke depan, mulai dari 23 Oktober 2019 sampai dengan 5 November 2019. 

Dalam operasi ini, ada kurang lebih 12 target operasi dalam Operasi Zebra Jaya. Akan tetapi, ada tiga yang jadi prioritas. Prioritas tersebut adalah pengendara yang tak memiliki SIM, pengendara yang melawan arus, dan pengendara yang tak memiliki STNK. 

Sasar Juga Pengendara yang Main HP 

Walaupun target atau sasaran dari operasi zebra jaya ini sudah dijelaskan, tetap saja, pengendara yang mengendarai kendaraan mereka dengan memainkan HP mereka juga akan ditindak. Sama seperti beberapa waktu lalu di mana ada Operasi Keselamatanan 2019 yang digelar selama 14 hari juga.  

Operasi pada saat itu menyasar pada mereka yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas termasuk memainkan HP saat mereka berkendara. 

Pengendara tanpa SIM juga perlu berhati-hati karena mereka akan dikenai denda saat tidak membawa atau memiliki SIM. M. Nasir juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa “Operasi zebra ini akan dilaksanakan selama 2 minggu” untuk menertibkan para pengendara. Operasi yang melibatkan sebanyak 2.380 personel gabungan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar di lokasi yang sudah terkenal dengan bayaknya kemacetan, pelanggaran dan juga rawan kecelakaan. 

Disamping itu, Operasi Zebra Jaya 2019 diharapkan bisa meningkatkan ketertiban dan juga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.  Asr juga menuturkan bahwa dalam operasi itu petugas di lapangan akan melakukan penindakan pada pra pelanggar dengan cara represif, preventif sampai dengan preemetif. 

Target operasi Zebra Jaya 2019 kali ini adalah: 

  1. Pengendara motor yang tak memiliki SIM
  2. Kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang tak dilengkapi dengan STNK
  3. Pengendara yang tak menggunakan helm SNI
  4. Pengendara yang melawan arus
  5. Kendaraan bermotor yang memasang sirine atau rotator yang bukan untuk peruntukannya
  6. Pengendara yang berkendara di bawah pengaruh alkohol
  7. Kendaraan roda 2 dan 4 yang tidak dilengkapi dengan peralatan standar
  8. Kendaraan bermotor yang tak memenuhi layak jalan
  9. Pengendara yang di bawah umur
  10. Berkendara dengan boncangen 3 
  11. Pengendara yang berkemudi dengan memainkan HP
  12. Pengendara oda 4 yang tak menggunakan sabuk pengaman.
Read More
Kapolda Kapolri Razia Jebra

Warga Chile Kesusahan Dapat Sembako Karena Kerusuhan

Kerusuhan yang mana dipicu oleh aksi demonstrasi yang terjadi di Chili memasuki hari kelimanya. Kondisi tersebut pasalnya dinilai mulai menyulitkan masyarakat karena mereka mulai kesusahan mendapat bahan makanan dan juga bahan bakar dan kekhawatiran harta benda mereka akan dijarah. 

Mulai Menyusahkan Penduduk Dapatkan Sembako

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia pada hari Rabu (23/10) kemarin, sampai dengan saat ini tercatat sudah ada korban tewas dalam insiden kerusuhan di Chile. Korban tewas tersebut mencapai 15 orang. Pemerintah setempat kemudian memutuskan untuk menetapkan status darurat nasional pada 8 dari 16 provinsi di negara tersebut. 

Mereka pun menerapkan jam malam selain di luar situasi bencana alam. Hal ini memang menjadi yang kali pertamanya setelah negara tersebut kembali lagi menerapkan demokrasi pada tahun 1990 silam, pasca melewati fase diktator berdarah selama 17 tahun yang mana dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet. 

Pada saat itu militer akhirnya mengkudeta pemerintahan yang dipimpin oleh Salvador Allende pada tanggal 11 September 1973. 

Demonstran dan juga polisi masih terlibat bentrokan pada sejumlah wilayah. Sementara penjarah-penjarah menyerbut toko-toko di Ibu Kota Santiago dan juga kota-kota yang lainnya tak luput dari penyerbuan itu. Polisi dan tentara pasalnya ditugaskan untuk menjaga sejumlah gerai swalayan. Hal tersebut membuat masyarakat setempat kesulitan membeli kebutuhan pokoknya. 

“Saya sudah berjalan beberapa kilometer untuk mencari susu, namun swalayan besar tetap tutup dan toko yang ada di dekat rumah saya sudah kehabisan stok,” ungkap Carmen Fuentealba, salah seorang warga. ‘

Sejumlah toko, lalu stasiun kereta bawah tanah dan juga bank hangus karena dibakar oleh massa. Sebagian lainnya lagi rusah karena dijarah.warga Chile juga mengaku bahwa mereka juga kesulitan menarik uang lewat mesin anjungan tunai mandiri. Situasi yang terpantau adalah adanya antrean mengular untuk membeli bahan bakar yang terjadi di banyak stasiun pengisian bahan bakar. 

Situasi yang makin memburuk ini juga membuat kegiatan usaha dan kerja terhenti. Selain itu, diperkirakan juga 2 juta pelajar dan juga mahasiswa tak bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar karena seluruh lembaga pendidikan ditutup sementara waktu. 

Tuntutan Masyarakat Chile Akhirnya direspon

Gejolak yang terjadi di Chile ini dipicu oleh kenaikan tarif transportasi umum, khusus di jam-jam sibu sebesar US$1,17 atau setara dengan Rp. 16 ribu. Padahal pada bulan Januari 2019 lalu, ongkos transportasi umum di sana juga sudah dinaikkan. Sehingga masyarakat merasa tidak terima dengan keputusan sepihak dari pemerintah ini. 

Alasan dari pemerintah sendiri adalah karena kenaikan bahan bakar minyak dan juga nilai tukar Peso yang terus melemah.

Tidak hanya itu, masyarakat Chile juga pasalnya mengkritik pemerintah karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Mereka mendesak pemerintah mengubah undang-undang perpajakan, jaminan pensiun dan tenaga kerja. 

Presiden Sebastian Pinera akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif transportasi umu. Ia juga berencana menaikkan tunjangan pensiun, juga upah minimum regional. Tak cuma itu, ia juga menunda kenaikan tarif dasar listrik. 

Namun di sisi lainnya, Pinera pun berencana menaikkan pajak bagi orang-orang yang memiliki penghasilan di atas US$11 ribu (setara dengan Rp. 154 juta). langkah tersebut yang diharapkan oleh masyarakat dan dunia internasional bisa meredam amarah massa. Jika konfilk kericuhan ini masih terus terjaid bukan tidak mungkin Chile akan menghadapi keadaan yang jauh lebih buruk. 

Read More
Anarkis Demo Kota Chile Pembagian Sembako

Aktifis Anti-Korupsi Beri Nilai “D” pada Jokowi Atas Pemilihan Menterinya

Pemilihan menteri-menteri Kabinet Jilid II pemerintahan Jokowi periode kedua pasalnya menuai pro dan kontra. Aktivis anti-korupsi misalnya, melihat penunjukkan Presiden Jokowi atas menteri-menteri yang sebelumnya pernah diperiksa KPK ini berpotensi membuat semnagat anti korupsi di lingkungan pemerintah makin bermasalah. 

Tiga Menteri Pernah diperiksa KPK

Paling tidak sudah ada 3 menteri yang ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi kemarin, Rabu (23/10), yang pernah menjadi saksi atas beberapa kasus korupsi. Tiga menteri tersebut adalah:

  1. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amal
  2. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
  3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim

Namun, Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengatakan bahwa nama-nama tersebut belu tentu terlibat korupsi di masa lalu. Ia hanya menyayangkan keenganan Jokowi melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengecek latar belakang menteri-menteri barunya, khususnya tiga menteri di atas. 

Sebelumnya, Laode Muhammad Syarif, Ketua KPK, mengonfirmasi bahwa KPK tak dilibatkan dalam proses pemilihan menteri. “Memang tidak ada kewajiban (untuk berkoordinasi dengan KPK). Cuma kalau mau melacak secara detail, harusnya semua informasi diambil,” ungkap Zainal. 

Kemudian ia juga mempertanyakan janji presiden untuk memberantas korupsi dan juga mengangkat orang-orang yang berintegritas. “Kalau saya sebagai dosen, saya memberi nilai D (terkait komposisi kabinet). saya lihat ini lemah banget,” imbuhnya. 

Sementara itu, Jokowi sendiri telah berpesan pada menteri-menteri barunya supaya mereka tidak terlibat korupsi. “Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh anggota kabinet yang tadi telah saya umumkan untuk pertama jangan korupsi. Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.” kata Jokowi. 

Track Record Tiga Menteri di atas 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru, Zainudin Amali, pasalnya pernah diperiksa KPK soal keterkaitannya dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Dalam rangkuman yang terkait Akil Mochtar, pada tanggal 1 Oktober 2013, diketahui Akil menghubungi Zainudin Amali yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Jawa Timur, yang juga sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk Pasangan Soekarno-Saifulla, dan meminta uang sebesar Rp. 10 miliar. 

Uang tersebut diminta Akil sebagai syarat pasangan itu dimenangkan dalam permohonan keberatan yang dijaukan oleh Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumaeireja, calon gubernur dan wakil gubernur saat itu. 

Sementara itu Ida Fauziah pernah diperiksa terkait dengan kasus korupsi dana haji yang melibatkan mantan menteri agama, Suryadharma Ali. Kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini namun mengatakan ia cuma diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi VIII DPR yang mana membawahi urusan kementerian agama. 

Sedangkan Abdul Hali, ia pernah diperiksa terkait kasus korupsi uang Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, baru tahun lalu. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Abdul adalah mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan juga Ketua DPW PKB Jatim. 

Yang diduga KPK adalah Taufiqurrahman menerima gratifikasi yang jumlahnya mencapai Rp. 2 miliar dari 2 orang kontraktor yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk pembangunan infrastruktr di Kabupaten Nganjuk di tahun 2015. 

Diduga, ia menerima dari pemberian-pemberian lainnya soal mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di tahun 2016-2017. namun Abdul mengatakan bahwa dirinya sudah “clear.” 

“Semua clear, enggak ada masalah,” tukasnya saat ditanyai para wartawan.

Read More
Bapak Prediden Jokowi Berita politik Berita Politik Terbaru Indonesia Merdeka Mentri Terbaru NKRI

Angin Kencang di Batu Jatim Hancurkan 515 Rumah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, Jawa Timur, mengumumkan bahwa setidaknya ada 515 buah rumah yang rusak pasca diterjang badai angin kencang yang terjadi sejak hari Sabtu (19/10) lalu. Badai itu menghantam daerah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

515 Rumah Rusak 

“Total rumah yang rusak karena bencana angin kencang, tercatat ada 515 rumah,” ungkap Achmad Choirur Rochim, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (24/10). 

Dari total 515 rumah yang rusak, 9 buah rumah terindentifikasi rusak berat, dan 79 rusak sedang. Sementara sisanya rusak ringan. Pendataan saat ini masih terus dilakukan oleh BPBD setempat. Tidak hanya rumah-rumah warga saja yang terdampak angin kencang tersebut namun juga beberapa fasilitas umum yang ada di KOta Batu, Jawa Timur. 

BPBD Kota Batu pun melakkan pembersihan material akibat dari bencana yang membuat ribuan orang terpaksa harus mengungsi itu. “Sekarang ini masih dilakukan pendataan dan juga analisis kerusakan fasilitas umum dan sosial ekonomi.” begitu lah kata Rochim. 

Ribuan warga terpaksa harus mengungsi dan menurut Rochim mereka yang mengungsi sudah bisa pulang sejak hari Selasa, 22 Oktober, kemarin. Rochim melaporkan bahwa kondisi sudah berangsur membaik, terutama para warga di Desa Sumber Brantas, Desa Gunung Sari dan juga Desa Sumbergondo. 

Karena badai kencang, pengungsi-pengungsi dari Kota Batu, sempat juga mencapai 1.357 jiwa. Paling tidak ada 278 di antaranya perlu mendapat pelayanan kesehatan di posko pengungsiannya dan rumah sakit juga. 

Badai yang menghancurkan rumah-rumah warga itu terjadi pada hari Sabtu lalu (19/10). angin kencang itu membawa debut dan sempat merubuhkan sejumlah pohon juga. Angin kencang itu juga merusak jaringan kabel listrik dan karena itu lah listrik sempat padam. 

BPBD setempat langsung saja mengevakuasi warga saat badai angin kencang semakin parah. Kemudian warga diungsikan ke tempat yang paling tidak aman dari badai angin kencang tersebut. Dari musibah ini dilaporkan ada korban jiwa meninggal. 

Korban Meninggal 

Tercatat ada satu orang meninggal. “Satu orang meninggal dunia, dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka serta gangguan saluran pernapasan. Saat ini ada kurang lebih 1.216 pengungsi,’ ungkap Sasmito, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Minggu (20/10) dilansir dari CNN Indonesia. 

Sasmito juga mengatakan bahwa satu korban tewas tersebut bernama Sodig. Ia meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang ketika angin berhembus sangat amat kencang. Tidak cuma itu, ada 20 rumah yang rusak di Desa Sumbergondo, dan ada sejumlah fasilitas umum yang rusak juga. 

Pohon tumbang yang jumlahnya lumayan banyak menyebabkan akses beberapa ruas jalan raya tertutup. Aliran listrik jga padam dan jaringan komunikasi pun sempat mengalami gangguan. “Banyak pohon tumbang yang mengganggu akses jalan raya dan mengancam beberapa bangunan rumah maupun fasilitas umum,” imbuh Sasmito. 

Pengungsi terbagi di 5 titik lokasi yaitu di SDN 2 Punten, Balai Desa Tulungrejo, Posko BPBD Kota Batu, Desa Punten, dan Rumah Dinas Walikota Batu. Pengungsi yang terbanyak ditempatkan di Balai Desa Punten dan juga Posko BPBD Kota Batu. Paling tidak di sana ada 900 orang yang mengungsi. 

Evakuasi yang direkomendasikan terkait kejadian itu akhirnya bisa menyelamatkan kebanyakan warga di lokasi terjadinya bencana angin kencang itu. 

Read More
Angin Kencang Berita Badai Berita Seputar Indonesia Tesunami

Curhatan Veronika Koman Ketika ‘dimusuhi’ Negara

Di hadapan publik Australia, Veronika Koman mengucapkan terima kasih pada keluarganya yang tetap dengan setia mendukungnya. Meskipun sekarang aktivis yang sekaligus pengacara hak asasi manusia untuk urusan Papua tersebut digambarkan seperti musuh nomor 1 negara. 

Curahan Hati Veronika Koman dianggap ‘Musuh’ Nomor 1 Negara 

“Saya berterima kasih kepada keluarga saya atas kesabarannya yang sangat luar biasa. Seakan-akan masa remaja saya belum cukup menimbulkan masalah bagi mereka, kini mereka harus menghadapi bahwa saya kini digambarkan di publik bak musuh negara nomor satu,” kata Veronica dilansir dari CNN Indonesia. 

Veronica juga menyampaikan pernyataan itu ketika menerima penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights Award dari ACFID (Australian Council for International Development) hari Rabu (23/10). 

Di awal pidatonya, ia menyamakan penderitaan dan juga perjuangan Aborigin di Australia dengan orang-orang Papua di tanahnya sendiri. Menurut dirinya, akibat operasi gabungan aparat keamanan, sekarang paling tidak ada 60 ribu warga sipil yang mengungsi di Papua, termasuk di Nduga. 

Dari keseluruhan warga Nduga yang mana mengungsi sejak bulan Desember tahun lalu, ada 189 orang di antaranya, termasuk juga anak-anak, meninggal karena kelaparan dan juga penyakit lainnya. “Pemerintah Indonesia tidak senang sat saya membagikan video-video yang menunjukkan lebih dari seratus orang West Papua turun ke jalan di seluruh West Papua dan Indonesia pada bulan Agustus dan September ini, meminta referendum penentuan nasib sendiri,” kata Veronica. 

Ia juga mempersembahkan penghargaan dari ACFID ini pada semua korban tindak kekerasan aparat dan juga tak lupa 22 tahanan politk yang mana dikenakan pasal makar dalam 2 belakangan. “Akhir kata, saya berharap agar penghargaa tahun ini bisa meningkatkan kesadaran di Australia tentang pelanggaran HAM yang dialami West Papua dan juga penyangkalan terhadap hak fundamental atas penentuan nasib mereka sendiri yang telah berlangsung selama puluhan tahun,” ungkapnya lagi. 

Nama Veronica Jadi Viral 

Nama Veronica saat ini masuk ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Polda Jawa Timur karena ia tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus provokasi dan juga penyebaran informasi bohong terkait insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya. 

Walaupun Indonesia telah meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice, Australia bergenting. Bahkan Veronica bebas berbicara di hadapan parlemen Australia untuk menyoroti kasus pelanggaran HAM di Papua. 

Kasus yang menyeret nama Veronica ini dikomentari oleh Moeldoko. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia menyatakan bahwa Veronica merasa orang Indonesia, maka ia harus bepikir untuk terlibat penuh menjaga stabilitas dan juga penguatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

“Ya saya pikir, kalau merasa orang Indonesia, kita semuanya harus berpikir kuat bahwa kita semuanya harus ikut terlibat dalam menjaga stabilitas, ikut terlibat menjaga penguatan NKRI dan seterusnya,” ungkapnya dilansir dari CNN Indonesia.

Ia juga meyakini Pemerintah Australia tadinya tidak akan terpengaruh dengan penjelasan VEronica dalam forum itu. Mantan panglima TNI tersebut menyebutkan bahwa Australia sangat berkomitmen dengan kedaulatan Indonesia. 

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Veronica bertemu dnegan sejumlah anggota parlemen Australia tepatnya di Canberra, tanggal 15-16 Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta supaya pemerintah Negeri Kanguru itu bisa bertindah lebih lanjut untuk menghentikan pertumpahan darah di Papua. Saat itu ia didampingi oleh Amnesty International Australia. 

Read More
Berita Seputar Indonesia Berita Viral Terbaru Kabar Berita Veronica Koman Veronika Koman